Refleksi Hari Pancasila, Ketua Bawaslu Pandeglang Tegaskan Nilai Pancasila Jadi Kompas Pengawasan Pemilu

Pandeglang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Kabupaten Pandeglang, Febri Setiadi, mengajak seluruh jajaran pengawas pemilu dan masyarakat untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kompas utama dalam menjaga integritas serta keadilan pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu). Febri menegaskan bahwa penginternalisasian nilai Pancasila merupakan kunci keberhasilan pengawasan demokrasi yang jujur dan adil.

"Pancasila ini menjadi cita-cita para pendiri bangsa untuk mewujudkan negara yang maju. Nilai-nilai Pancasila bagaikan kompas yang menuntun arah kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus menjadi fondasi utama Bawaslu dalam mengawasi setiap jalannya tahapan pemilu," tegas Febri saat mengisi KUHAPP edisi khusus memperingati Hari Lahir Pancasila di Kantor Bawaslu Kabupaten Pandeglang, Senin (1/6/2026).

Febri juga mengingatkan seluruh jajaran agar mengimplementasikan kelima sila Pancasila dalam setiap tindakan pengawasan. Selain itu, dia juga meminta jajaran pengawas memastikan pencegahan politisasi SARA, ujaran kebencian (black campaign), hingga berita bohong (hoaks) dapat dimaksimalkan demi merawat persatuan bangsa.

Dalam penjelasannya, Febri menegaskan bahwa sila keempat (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan) merupakan ruh utama dari sistem demokrasi Pancasila yang harus diwujudkan dalam setiap proses penyelenggaraan pemilu.

"Pancasila adalah dasar ideologi kita, demokrasi adalah sistemnya, dan pemilu merupakan instrumen untuk menyalurkan kedaulatan rakyat. Pemilu pada hakikatnya adalah musyawarah besar rakyat Indonesia untuk memilih pemimpin secara jujur dan adil," ujar Febri.

Ia berharap pelaksanaan tugas pengawasan tidak hanya berfokus pada pendekatan teknis, tetapi juga mengedepankan semangat musyawarah mufakat, sebagaimana diterapkan dalam kewenangan penyelesaian sengketa proses pemilu melalui ruang mediasi.

Dalam penuturan materi lebih lanjut, Febri menyoroti pentingnya menyelaraskan demokrasi politik dengan demokrasi ekonomi sesuai prinsip sila kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia). Menurutnya, pemenuhan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat menjadi kunci utama untuk mengikis praktik politik uang (money politics) yang masih marak terjadi di lapangan.

Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Pandeglang terus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menguatkan kesadaran pengawasan partisipatif menuju agenda pemilu mendatang. Langkah pencegahan sejak dini diharapkan mampu meminimalisir berbagai bentuk pelanggaran di tingkat bawah.

Diskusi mengulas perjalanan sejarah pengawasan pemilu sejak era awal kemerdekaan hingga pemilu modern. Febri menekankan bahwa legitimasi pemimpin yang terpilih sangat bergantung pada proses pengawasan yang transparan, adil, dan berorientasi pada nilai-nilai luhur bangsa.

Melalui refleksi ini, Bawaslu Pandeglang berharap penegakan keadilan pemilu dapat berjalan lebih tegak, berintegritas, dan mampu mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam mengawal kedaulatan rakyat di Kabupaten Pandeglang.***